Komunikasi PM Libya, Sudan, Yaman Dinilai Rumit

Tripoli, Libya – Hubungan antara Abdul Hamid Dbeibeh, Perdana Menteri Libya versi Tripoli, dan Osama Hammad, PM versi Timur, tetap menjadi topik penting dalam dinamika politik Libya. Kedua pemimpin ini berasal dari faksi yang berbeda dan memiliki basis pendukung yang terfragmentasi, sehingga komunikasi resmi sering kali bersifat terbatas dan berhati-hati.

Dbeibeh dikenal sebagai figur yang lebih menekankan stabilitas nasional melalui kerja sama dengan lembaga internasional, sedangkan Hammad berfokus pada penguatan kendali wilayah Timur dan akses terhadap sumber daya, khususnya sektor minyak yang menjadi tulang punggung ekonomi Libya. Persaingan ini membuat koordinasi kebijakan nasional menjadi tantangan serius bagi kedua kubu.

Beberapa sumber mengatakan, meski ada pertemuan simbolik di level teknis, komunikasi politik langsung antara Dbeibeh dan Hammad jarang terjadi. Ketidaksepakatan seputar pembagian anggaran, pengelolaan migas, dan penunjukan pejabat kunci sering menjadi hambatan utama.

Situasi di Sudan memperlihatkan pola yang serupa. Kamil Idris, PM Sudan versi Khartoum, berinteraksi dengan Mohammed Hassan Al Taaishy, PM Nyala untuk Darfur, melalui mekanisme terbatas dan difasilitasi oleh mediator lokal maupun internasional. Hubungan mereka penuh ketegangan karena konflik sejarah dan kepentingan regional yang berbeda.

Dalam konteks Libya, beberapa proyek strategis terkadang menuntut koordinasi antara Tripoli dan Timur. Misalnya, pengelolaan ekspor minyak, pendistribusian listrik, dan pembangunan infrastruktur. Namun, proses ini biasanya memerlukan perantara dan negosiasi yang panjang, sehingga efektivitasnya sering tertunda.

Di Sudan, koordinasi antara Khartoum dan Nyala lebih sering dilakukan melalui forum terbatas atau pertemuan resmi yang dimediasi oleh PBB maupun Uni Afrika. Komunikasi langsung antara Idris dan Al Taaishy nyaris tidak ada, mirip dengan kondisi Libya.

Sementara itu, di Yaman, komunikasi antara pemerintah Aden dan Sanaa jauh lebih rumit karena adanya konflik bersenjata dan pemisahan wilayah yang nyata. Pemerintah Rashad Al Alimi di Aden berhadapan langsung dengan administrasi Houthi di Sanaa, sehingga pertemuan formal sangat jarang terjadi.

Meskipun demikian, ada jalur komunikasi tidak langsung antara staf teknis dan birokrasi yang bertugas mengurus layanan publik, seperti listrik, telekomunikasi, dan transportasi. Jalur ini memungkinkan koordinasi minimal tanpa harus melibatkan pertemuan politik.

Di Libya, interaksi terbatas antara Dbeibeh dan Hammad sering kali melibatkan lembaga internasional seperti PBB, Uni Eropa, atau Komisi Mediasi Libya. Mereka bertindak sebagai fasilitator untuk meminimalkan risiko konflik terbuka dan memastikan beberapa proyek strategis tetap berjalan.

Sedangkan di Sudan, perantara internasional sering kali berupa diplomat dari Uni Afrika atau pemerintah negara tetangga, yang mencoba menjaga agar kedua PM tetap berkoordinasi mengenai isu kemanusiaan, pengungsi, dan keamanan perbatasan.

Di Yaman, jalur komunikasi informal ini dilakukan oleh staf diplomatik asing maupun perwakilan organisasi internasional, yang menjadi jembatan antara pemerintah Aden dan Sanaa. Tujuannya terutama untuk memastikan distribusi bantuan dan stabilitas ekonomi.

Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi antar-PM di negara-negara dengan pemerintahan terfragmentasi sangat bergantung pada pihak ketiga, baik internasional maupun regional. Tanpa mediator, koordinasi praktis hampir mustahil.

Hubungan Dbeibeh-Hammad juga dipengaruhi oleh loyalitas masing-masing terhadap faksi politik dan milisi bersenjata lokal. Kendati ada kesepakatan simbolik, persaingan kontrol sumber daya tetap menjadi kendala utama.

Di Sudan, konflik horizontal antara Khartoum dan Nyala menimbulkan tantangan serupa. Idris dan Al Taaishy harus menyeimbangkan kepentingan pusat dan daerah, sehingga komunikasi lebih sering bersifat dokumen resmi daripada pertemuan langsung.

Di Yaman, kondisi geografis dan militer memperburuk komunikasi. Perbatasan yang tidak jelas dan kontrol wilayah yang berbeda membuat koordinasi administratif memerlukan jaringan staf yang luas dan saling mengawasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Libya mulai membentuk mekanisme teknis untuk koordinasi energi dan ekspor migas antara Tripoli dan Timur, meski politik tetap tegang. Model ini bisa menjadi pelajaran bagi Sudan dan Yaman.

Di Sudan, pertemuan teknis antara Khartoum dan Nyala dilakukan melalui tim gabungan yang menangani masalah listrik, air, dan keamanan lokal. Namun, keputusan strategis tetap berada di tangan masing-masing PM, sehingga komunikasi politik tetap terbatas.

Sementara di Yaman, koordinasi administratif sering dibayangi oleh ketegangan militer. Pemerintah Aden dan Houthi terkadang melakukan negosiasi tertutup mengenai bahan bakar dan distribusi logistik, yang bisa dikategorikan sebagai bentuk komunikasi tidak langsung.

Secara keseluruhan, pola komunikasi ini menekankan pentingnya mediator dan staf teknis yang netral. Tanpa jalur ini, risiko konflik terbuka meningkat dan pembangunan ekonomi terhambat.

Meski berbeda konteks, Libya, Sudan, dan Yaman menunjukkan tren serupa: PM yang memimpin wilayah terfragmentasi membutuhkan jaringan komunikasi tidak langsung yang kuat, dan kemampuan mereka mengelola staf teknis menjadi faktor kunci kelangsungan pemerintahan.

Kasus Dbeibeh-Hammad, Idris-Al Taaishy, dan Al Alimi-Houthi menegaskan bahwa politik fragmentasi mengubah cara tradisional PM berinteraksi. Koordinasi praktis lebih menonjol dibanding komunikasi politik langsung, sehingga solusi jangka panjang memerlukan integrasi administratif dan mediasi internasional yang konsisten.

Baca selanjutnya