Pendukung PKK Ingin Usir Semua Warga Arab dari Hasakah, Ko Bisa?

Sebuah cuitan viral dari pendukung PKK di akun X @JudyRojava memicu perdebatan sengit di media sosial terkait isu sensitif tanah dan demografi di Provinsi Hasakah, Suriah timur laut. Dalam unggahannya, akun tersebut menulis kalimat berbahasa Arab “نهاية تحريض العرب، بداية تفريغ مناطقنا منهم”, yang berarti “akhir dari hasutan orang Arab, awal pengosongan wilayah kami dari mereka”.

Cuitan tersebut secara terbuka menuntut Gubernur Hasakah dari SDF yang sudah disetujui Pemerintahan Ahmed Al Sharaa untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan dampak Proyek Sabuk Arab (Arab Belt) yang diluncurkan rezim Ba’ath pada tahun 1974. Proyek itu dikenal luas karena disebut menyita tanah milik warga Kurdi dan memindahkan keluarga-keluarga Arab dari Raqqa, Aleppo, dan wilayah lain ke daerah Jazira Suriah.

Menurut versi penulis cuitan, pemindahan paksa tersebut telah menciptakan perubahan demografi yang disengaja dan dampaknya masih terasa hingga hari ini. Banyak keluarga Arab disebut kini tinggal di lahan milik warga Kurdi, mengklaim kepemilikan sah, sembari terus menghasut sentimen anti-Kurdi.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak sah secara moral dan historis serta harus segera dikoreksi. Dalam pandangannya, hasutan politik tidak dapat melegitimasi perampasan tanah, dan koeksistensi sejati mustahil dibangun di atas pengingkaran kejahatan masa lalu.

Sebagai solusi, penulis cuitan menyerukan pengembalian tanah dan hak-hak kepada pemilik asli Kurdi, sekaligus pembatalan seluruh aturan hukum dan administratif warisan proyek Sabuk Arab. Langkah ini ia sebut sebagai upaya menegakkan “keadilan demografis” atas kejahatan negara Ba’ath, partai politik era Assad yang menjadi sekutu PKK di masa lalu.

Cuitan tersebut turut disertai sebuah video pendek yang memperlihatkan suasana demonstrasi atau pertemuan warga Kurdi yang menuntut hak atas tanah mereka. Hal ini memperkuat pesan bahwa isu tersebut bukan sekadar opini pribadi, melainkan refleksi aspirasi sebagian masyarakat.

Respons terhadap cuitan itu pun beragam, terutama dari warga Arab Suriah yang menolak narasi Kurdi. Salah satu balasan menyatakan bahwa mayoritas tanah yang disebut bagian dari proyek Sabuk Arab sejatinya sudah lama dimiliki warga Arab, lengkap dengan dokumen resmi dari pemerintah daerah.

Komentar lain menyoroti bahwa proyek Sabuk Arab dilaksanakan pada masa Presiden Hafez al-Assad dan dilanjutkan di era Bashar al-Assad. Mereka mempertanyakan mengapa pasukan SDF (QSD) dan unsur PKK, yang kerap dianggap sekutu rezim Assad, kini justru mengangkat isu kejahatan rezim Ba’ath.

Sejumlah pengguna Arab bahkan menuduh warga Kurdi sebagai pendatang dari Turki dan Iran yang masuk ke Suriah sebagai pengungsi. Mereka mengklaim wilayah Jazira secara historis adalah milik orang Arab dan menggambarkan Kurdi sebagai “tamu” yang kini ingin mengusir tuan rumah.

Nada sarkasme juga mewarnai perdebatan. Beberapa komentar menyebut tuntutan tersebut sebagai “حلمستان” atau “negeri mimpi Kurdistan”, sementara yang lain menyebutnya “أحلام إبليس في الجنة” atau mimpi setan di surga, untuk mengejek harapan pengembalian tanah.

Ada pula komentar yang mengutip pernyataan Abdullah Öcalan di masa lalu, yang disebut pernah mengatakan bahwa tidak ada “masalah Kurdi” di Suriah. Komentator ini menilai tuntutan tersebut sebagai produk agenda Barat dan Prancis, disertai ujaran kebencian yang kasar.

Sebagian balasan menggunakan bahasa yang jauh lebih keras, menuduh Kurdi sebagai “pencuri tanah” dan “pemalsu sejarah”. Mereka menegaskan bahwa penduduk asli wilayah Hasakah adalah komunitas Suryani, Asyuri, dan Arab, bukan Kurdi.

Salah satu komentar bernuansa historis menyebut bahwa Hafez al-Assad dahulu menyambut pengungsi Kurdi yang melarikan diri dari kebijakan Mustafa Kemal Atatürk. Namun setelah beberapa dekade, klaim wilayah oleh Kurdi dianggap mendorong rezim Ba’ath meluncurkan proyek Sabuk Arab demi melindungi karakter Arab kawasan tersebut.

Cuitan viral ini mencerminkan luka lama konflik etnis di Suriah timur laut yang belum terselesaikan bahkan setelah perang saudara. Isu tanah kembali muncul sebagai simbol perebutan identitas di tengah perubahan politik dan lemahnya otoritas negara.

Bagi pendukung Kurdi, tuntutan ini dipandang sebagai upaya koreksi atas ketidakadilan sejarah yang sistematis. Namun bagi sebagian warga Arab, narasi tersebut justru dianggap sebagai ancaman pembersihan etnis terselubung yang dapat memicu kekerasan baru.

Perdebatan menjadi semakin panas karena masing-masing pihak mengusung versi sejarah yang saling bertentangan mengenai siapa penduduk asli Jazira Suriah dan siapa yang dianggap pendatang.

Meski cuitan utama hanya mencatat puluhan tanda suka dan belasan balasan, mayoritas respons yang muncul bernada keras dan defensif. Hal ini mencerminkan kedalaman ketegangan antar-etnis yang masih mengendap di wilayah tersebut.

Situasi ini berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan di Hasakah yang saat ini berada di bawah kendali pasukan SDF. Administrasi otonom Kurdi menghadapi tantangan besar untuk menyalurkan tuntutan ini tanpa memicu konflik horizontal.

Sejumlah pengamat menekankan bahwa penyelesaian isu tanah harus dilakukan melalui mekanisme damai, transparan, dan adil, dengan melibatkan seluruh komunitas—Kurdi, Arab, Suryani, dan Asyuri—yang hidup berdampingan di kawasan Jazira.

Ledakan debat di media sosial ini menjadi pengingat bahwa rekonsiliasi pasca-perang di Suriah tidak akan mudah tercapai selama persoalan tanah dan perubahan demografi tetap menjadi luka terbuka bagi berbagai kelompok etnis.

Baca selanjutnya