Politik Kurdi Suriah: Kompleksitas dan Keberagaman

Kalangan Kurdi di Suriah bukanlah kelompok homogen. Mereka terdiri dari berbagai suku dan latar belakang, mirip dengan keragaman yang ada di kalangan Arab.

Keragaman ini tercermin dalam pilihan politik dan afiliasi mereka. Sebagian Kurdi terlibat langsung dalam pemerintahan Suriah, menempati posisi menteri dan pejabat tinggi di berbagai tingkat administrasi.

Selain itu, terdapat pula Kurdi yang aktif di partai politik oposisi dan organisasi sipil. Beberapa di antaranya adalah anggota ENKS, PYD, SDF, serta kelompok-kelompok lokal lainnya.

Dominasi PYD/YPG dalam struktur militer dan politik Kurdi sering membuat publik menganggap semua Kurdi pro-PKK. Padahal, kenyataannya jauh lebih pluralistik.

Walaupun wacana pembubaran SDF muncul, sebagian kelompok Kurdi kemungkinan tetap mempertahankan YPG dan struktur militernya. Dominasi PKK dalam unit ini tetap menjadi faktor penting dalam keputusan politik mereka.

Politik Kurdi di Suriah mencerminkan perpaduan antara aspirasi nasionalisme dan tuntutan otonomi. Mereka berupaya menegaskan identitas Kurdi tanpa sepenuhnya meninggalkan kerjasama dengan pemerintah pusat.

Berbagai partai dan gerakan mencerminkan spektrum politik yang luas. Law–Citizenship–Rights Movement dan Wheat Wave Movement menjadi contoh organisasi Kurdi yang menekankan hak sipil dan sosial.

Teyar El-Qemih dan beberapa inisiatif lain menyoroti kepentingan komunitas agraris dan petani Kurdi, sebuah aspek yang sering terlupakan dalam analisis politik Suriah.

Haytham Manna menekankan prinsip sekularisme dan non-sektarianisme, sementara SUP dan Syriac Union Party mewakili kepentingan minoritas Assyria/Syriac dalam koalisi yang lebih luas.

Beberapa gerakan, seperti TEV-DEM (Movement for a Democratic Society), mempromosikan demokrasi konfederal dan pluralisme sosial. Prinsip ini menjadi landasan ideologi bagi PYD dan struktur SDF.

Dawronoye, TWDSS, dan Syrian National Democratic Alliance menunjukkan upaya Kurdi dan minoritas lainnya membangun koalisi lintas etnis dan agama untuk memajukan federalisme Suriah.

Berbagai partai dan aliansi mengusung pluralisme demokratis, feminisme, dan konfederalisme demokratis. Kongreya Star dan Rojîn Remo menekankan peran perempuan dalam politik serta pemerintahan lokal.

ANC dan Arab National Coalition menjadi contoh bagaimana beberapa Kurdi juga bekerja sama dengan koalisi Arab, menyeimbangkan kepentingan etnis dan nasional.

PDK-S dan ENKS menekankan nasionalisme Kurdi, otonomi, serta demokrasi liberal. Mereka sering menjadi suara moderat di tengah dominasi PYD/PKK.

PYD sendiri, melalui TEV-DEM, mendorong demokrasi konfederal, sosialisme libertarian, dan komunalisme. Ideologi ini menjadi landasan bagi struktur SDF dan administrasi lokal Kurdi.

SDSS dan TMSyria's Tomorrow Movement menyoroti pluralisme modern dan reformasi politik. Mereka juga menjadi bagian dari jaringan politik Kurdi yang lebih luas di Suriah.

Partai seperti PB-ASD, KDCK, dan LPSK menunjukkan keragaman ideologi Kurdi dari neo-Ba’athisme, sosialisme, hingga demokrasi sosial dan jineology (feminisme Kurdi).

Beberapa partai minoritas, seperti ADP dan PADK, memperjuangkan hak politik Assyria/Christian di Suriah utara, menunjukkan dimensi lintas etnis dalam politik Kurdi.

Selain itu, partai-partai seperti DT, PYLK, dan Wifaq menekankan konfederalisme demokratis dan kerjasama lintas komunitas, sementara HNKS dan Êzîdî memfokuskan diri pada kepentingan Yazidi.

Dengan kompleksitas ini, politik Kurdi di Suriah tidak dapat dipahami hanya melalui lensa PKK/PYD. Mereka adalah komunitas plural, dengan beragam kepentingan dan strategi politik yang saling berinteraksi.

Baca selanjutnya