Nias Ingin Maju dan Mandiri dengan Inovasi

ilustrasi

Pemerintah Kabupaten Nias, Sumatera Utara bertekad menjadikan daerah tersebut maju dan mandiri serta dapat bersaing dengan wilayah lain dan secara perlahan perekonomian warga bisa terus ditingkatkan.

"Secara ekonomi Nias memang masih sangat jauh tertinggal, dan termasuk salah satu dari 122 kabupaten yang miskin dan terluar," kata Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli, di Gunungsitoli, Rabu (14/2/2018).

"Tapi visi misi kami adalah menjadikan Kabupaten Nias maju, mandiri dan sejahtera dengan cara menyelenggarakan pemerintahan dengan tata kelola yang baik serta birokrasi yang bersih dan reponsif melalui pengawasan yang berkualitas," tambahnya.

Untuk mencapai hal tersebut, harus didukung manajement pengawasan yang berkualitas, karena pembangunan saat ini harus mencapai pemerintahan yang efektf, efesien, akuntabel dan trasparan, terlebih lebih dalam pemanfaatan anggaran dana desa bagi masyarakat.

"Salah satu upaya dari cita cita kami tersebut diperlukan adanya pengawasan dan didukung organisasi perangkat daerah (OPD), sebab tanpa adanya pengawasan, semua tidak dapat tercapai," katanya.

Implementasi menjawab tuntutan tersebut, Pemkab Nias membuat gerakan Kreatifitas, Inofatif dan Sinergitas (KIS) yang bertujuan untuk kecepatan, ketepatan, evektifitas dan efisiensi.

Artinya, setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab melalui kepala opd/unit kerja masing masing, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan profesional.

Menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, baik kepada pemeriksa internal maupun eksternal dan kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan pihaknya sangat menginginkan dalam laporan keuangan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Namun dia mengakui jika masih banyak kendala yang harus dihadapi dalam adminitrasi dan implementasinya, sehingga Pemkab Nias hanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) empat tahun berturut turut.

"Kami juga mengharapkan kepada BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara, supaya Pemkab Nias diberi prioritas dan kesempatan untuk mengikuti diklat diklat yang digelar BPKP untuk mendukung pekerjaan tenaga pengawas daerah," katanya. (sumber)